Cara Mudah Download Kartu NPWP Format PDF Secara Online, Bahkan Bisa Lewat HP


JAKARTA, KOMPAS.TV - Setiap wajib pajak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas resmi dalam kewajiban perpajakannya. Dalam rangka memudahkan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi dengan menyediakan layanan cetak kartu NPWP secara elektronik, yang dapat diunduh dengan format PDF, baik melalui desktop/pc maupun perangkat mobile/hp.

Langkah-langkah Cetak Kartu NPWP secara Online:

  1. Buat Akun DJP Online:
    • Kunjungi situs pajak www.pajak.go.id.
    • Klik "Login" di pojok kanan atas.
    • Masukkan NPWP, kata sandi (password), dan kode keamanan (captcha).
    • Jika belum memiliki akun DJP Online, daftar dengan meminta EFIN (Electronic Filing Identification Number) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Permohonan EFIN juga dapat dilakukan secara online.
  2. Login ke DJP Online:
  3. Akses Menu "Informasi":
    • Setelah login, pilih menu "Informasi".
  4. Kirim E-mail NPWP Elektronik:
    • Pada halaman "Informasi", akan terlihat NPWP elektronik dan tombol "Kirim e-mail".
    • Klik tombol "Kirim e-mail" untuk mengirimkan NPWP elektronik ke alamat e-mail yang terdaftar pada sistem.
  5. Cek Inbox E-mail dan Download:
    • Periksa inbox e-mail yang terdaftar, dan temukan pesan notifikasi "NPWP elektronik telah dikirimkan ke e-mail yang terdaftar pada sistem".
    • Unduh lampiran (attachment) yang berisi NPWP elektronik dan cetak kartu tersebut.

Dengan langkah-langkah tersebut, wajib pajak dapat dengan mudah mendapatkan NPWP elektronik dalam format PDF sebagai alternatif yang sah dalam berbagai keperluan, serta menjadi solusi apabila kartu fisik rusak, hilang, atau tertinggal.

Semoga informasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Top of Form

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sepekan Pasca Uji Coba Parkir Non-Tunai di Bandara Ngurah Rai, Pengguna Kartu Uang Elektronik Meningkat Tajam

Gambar
MANGUPURA, radarbali.id - Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah sukses melaksanakan uji coba penggunaan kartu uang elektronik untuk transaksi parkir kendaraan selama sepekan, dimulai sejak Kamis (9/11/2023). Dalam upaya mendukung program pemerintah terkait peningkatan transaksi nontunai dan mempercepat digitalisasi di bandara, pengelola bandara memutuskan untuk memberlakukan pembayaran parkir secara non tunai menggunakan kartu uang elektronik dengan basis manless atau tanpa awak. Pelaksana Harian General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Aprizal, menyatakan bahwa sebelumnya penggunaan kartu uang elektronik untuk transaksi parkir kendaraan roda empat atau lebih hanya mencapai kurang dari 20 persen. Namun, setelah satu minggu penerapan, pada Rabu (15/11), angka tersebut meningkat signifikan menjadi rata-rata 41 persen. Kebijakan pembayaran non-tunai ini sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 2021, namun baru sepenuhnya diimplementasikan pada 1 Desember 2023. Dengan langkah ini,...
Baca selengkapnya

Panasonic Lepas Unit Otomotif, Apollo Global Jadi Bos Baru

Gambar
Panasonic Corp, perusahaan elektronik asal Jepang, telah setuju untuk menjual sebagian unit bisnis komponen otomotifnya kepada Apollo Global Management Inc., perusahaan investasi asal Amerika Serikat. Nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai 500 miliar yen (sekitar Rp6,2 triliun). Unit bisnis komponen otomotif Panasonic yang dijual mencakup produk-produk seperti sistem audio, sistem navigasi, dan sistem infotainment. Unit bisnis ini memiliki sekitar 4.000 karyawan dan berlokasi di Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. DOWNLOAD SEKARANG (GRATIS) Panasonic mengatakan bahwa penjualan unit bisnis ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk fokus pada bisnis-bisnis yang memiliki pertumbuhan tinggi, seperti energi dan teknologi kesehatan. Perusahaan juga berencana untuk menggunakan dana hasil penjualan untuk berinvestasi di bisnis-bisnis tersebut. Apollo Global Management merupakan salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki pengalaman luas d...
Baca selengkapnya

RPMK Tarif PNBP LKPP: Menuju Transformasi Digital dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Gambar
Jakarta, 19 November 2023 - Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempercepat pengembangan e-marketplace pemerintah melalui Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kebutuhan Mendesak yang Berlaku Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Surat dari Kepala LKPP, nomor 18169/KA/07/2022 tanggal 28 Juli 2022, menjadi dasar hukum untuk mengenakan pungutan PNBP layanan e-marketplace. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, menjadi landasan untuk mengalihkan proses pengadaan manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023. Dalam upaya mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien dan transparan, LKPP berkomitmen untuk membangun sistem pengadaan yang real-time dan melakukan transformasi menuju 100% e-procurement. Transformasi digital ini sejalan ...
Baca selengkapnya